Dorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Pulihkan Ekonomi Daerah, Pemkab Purworejo Terus Gulirkan Langkah Strategis

MAGELANGEKSPRES.COM,USAHA mikro menjadi salah satu sektor perekonomian yang terdampak serius pandemi Covid-19. Pemerintah Kabupaten Purworejo terus memberikan perhatian dan dukungan penuh bagi pelaku UMKM sekaligus untuk mendorong laju pemulihan ekonomi daerah dan nasional. Pjs Bupati Purworejo, Ir Yuni Astuti MA, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Sektor UMKM menjadi salah satu sektor yang dianggap mampu untuk mendukung pemulihan ekonomi. Karena tu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menghidupkan sektor tersebut. Beberapa di antaranya yakni pemberian bantuan berupa Jaring Pengaman Ekonomi (JPE), mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten, serta berbagai kemudahan. “Saya berharap bantuan-bantuan untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan selama pandemi Covid-19 agar dapat dimanfaatkan secara maksimal,” ungkapnya. Dukungan terhadap pemulihan ekonomi dilakukan secara sinergis oleh OPD-OPD terkait. Hingga saat ini, masing-masing OPD menjalankan perannya melalui berbagai program strategis. Salah satunya dijalankan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (KUKMP) Kabupaten Purworejo. Bahkan, penyelamatan ekonomi mikro telah dimulai sejak awal pandemi muncul, yakni melalui kebijakan pembebasan retribusi daerah bagi pedagang di 27 pasar daerah selama beberapa bulan. [caption id=\"attachment_39793\" align=\"alignleft\" width=\"243\"] Pjs Bupati Purworejo, Ir Yuni Astuti MA. (Foto: Eko Sutopo/Purworejo Ekspres)[/caption] “Sejak awal pandemi itu kita semua OPD memang langsung fokus merumuskan strategi, tentu untuk mendukung kebijakan-kebijakan provinsi dan pusat. Nah, khusus pada dinas kami, langkah pertama dulu kita awali dengan pembebasan retribusi pasar daerah,” kata Kepala Dinas KUKMP Purworejo, Bambang Susilo, didampingi Kasi Kelembagaan, Nurhadi Trionggo, Jumat (6/11). Jumlah pelaku UMKM yang tersebar di Kabupaten Purworejo tercatat ada sekitar 27 ribu lebih. Beberapa bulan lalu telah dilakukan survei dan monitoring terhadap 2.449 responden pelaku UMKM. Hasilnya, dari jumlah itu sebanyak 58,9 persen mengalami penurunan omzet, 23,8 penurunan tenaga kerja, 8,15 persen penurunan aset, dan sekitar 2 persen mengalami penambahan piutang. “Dampak yang paling serius dialami sektor usaha kuliner. Tapi pelan-pelan semua bisa menyesuaikan diri dengan keadaan,\" jelasnya. untuk jpe prop penerima paket bahan baku produksi sebanyak 305 umkm bidang makanan tahap 1 sedangkan untuk penguatan perijinan diantaranya memfasilitasi OSS, PIRT, sertifikasi halal. Guna menyelamatkannya, berbagai bantuan digelontorkan melalui JPE. Untuk JPE yang bersumber dari ABPD kabupaten ada sebanyak 1.125 penerima. JPE dari provinsi sebanyak 305 UMKM bidang makanan, terdiri atas 2 tahap.  Tahap 1 sebanyak 237 paket bahan baku produksi dan tahap 2 sebanyak 68 paket. Kemudian pembelian sebanyak 100.625 lembar masker  yang melibatkan 44 usaha mikro sektor penjahit. Ada lagi bantuan yang bersumber dari pusat, antara lain yang saat ini masih berjalan pendataannya yakni Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM) bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang memiliki usaha mandiri produktif, tetapi belum pernah/tidak sedang mengakses pembiayaan dari bank. Nominalnya sebesar Rp2,4 per penerima hingga akhir tahun. “Pengajuan dan pendataan pemohon ini masih jalan sampai tanggal 23 November. Karena ini dari pusat, kita sifatnya hanya mendata dan melaporkan,” ungkapnya. Upaya lainnya yakni memfasilitasi pemagangan pelaku usaha mikro ke beberapa daerah. Sementara untuk penguatan perizinan di antaranya memfasilitasi OSS, PIRT, dan sertifikasi halal. “Fasilitasi pemagangan itu kita lakukan agar mereka tidak terjun bebas. Kemudian dalam situasi seperti ini kita dorong terus untuk urus izin dan gratis,” tandasnya. (top/adv)

Sumber: